KPK Siapkan Ratusan Baju Tahanan

Empat model baju tahanan KPK yang diluncurkan lembaga pimpinan Abraham Samad itu. Baju tahanan itu diklaim mampu melahirkan efek jera kepada pemakainya.

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mempersiapkan baju tahanan untuk para tahanan. Tak tanggung-tanggung komisi Anti Korupsi ini akan menyiapkan ratusan baju tahanan.
 
"Kita siapkan 100-200 baju," ucap Juru Bicara KPK, Johan Budi di kantornya, Jakarta, Senin (17/7).  Menurut Johan, harga satuan baju tahanan itu tak mahal. Ia menyebut, harganya tak lebih dari Rp 50 ribu. 

Rencananya baju tahanan tersebut akan dibagi menjadi dua model. Yakni model pertama untuk tahanan yang akan di bawa ke pengadilan dan yang kedua untuk tahanan yang di ruang tahanan. "Ini sedang digodok. Yang laki dan perempuan nanti akan beda. Yang pria  tangan pendek, yang perempuan tangan panjang," kata Johan.
 
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memutuskan setiap tahanannya untuk mengenakan baju tahanan setiap mereka keluar dari Rumah Tahanan (Rutan). Termasuk, saat mereka keluar Rutan menuju ke persidangan.

Baju-baju tahanan itu sudah mulai ditunjukkan oleh KPK kepada publik di Tanjung Lesung, Pandeglang, Banten, Jumat (13/7) pekan lalu. Ada empat baju model baju tahanan tersebut. Tiga model baju berupa kemeja sedangkan satu lagu menyerupai baju kaos berkerah berlengan panjang.

Ada beberapa warna yang pada baju tersebut. Yaitu, oranye, putih, hitam, dan hitam berkerah kuning.  Di bagian belakang baju bertuliskan 'TAHANAN KPK'. Di bawah tulisan itu juga ada kalimat 'Coruruption Eradication Commision Republic  Of Indonesia'.

 Wakil Ketua KPK Bambang Widjodjanto mengatakan, penggunaan baju tahanan itu untuk memunculkan efek jera kepada setiap tersangka kasus korupsi yang ditangani oleh KPK. Pasalnya, selama ini , setiap tahanan KPK baik yang masih dalam proses penyidikan maupun di persidangan, selalu mengenakan baju-baju yang 'mewah'.

"Sama sekali tidak menunjukkan bahwa mereka itu seorang kriminal. Apalagi mereka masih sempat dada-dada (melambaikan tangan) ke arah wartawan tanpa malu," kata Bambang di Tanjung Lesung, Pandeglang, Jumat (13/7).

Sumber : republika.co.id

Sumbang Gedung KPK, Anggota DPRD Gorontalo Siap Potong Gaji

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

GORONTALO (S-U-P) -- Seorang anggota DPRD Gorontalo Utara, Roni Imran, berniat menyumbangkan setengah gajinya selama satu tahun untuk rencana pembangunan gedung baru Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai bentuk dukungan kepada KPK.

"Saya serius berniat menyumbangkan setengah dari gaji saya selama satu tahun untuk pembangunan gedung baru KPK," Ujar Roni, Jumat.

Wakil Ketua DPRD dari Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN) itu menilai KPK layak memiliki gedung baru yang representatif untuk menunjang kinerja mereka dalam pemberantasan korupsi.

Saweran yang sedang dikumpulkan masyarakat, dinilainya wajar sebagai bentuk dukungan terhadap nilai-nilai perjuangan lembaga itu dalam pemberantasan korupsi secara menyeluruh di tanah air. Menurut Roni, keseriusannya dalam menyumbangkan setengah gaji selama satu tahun merupakan bentuk tanggung jawab sebagai wakil rakyat yang ingin mendukung kinerja KPK dalam pemberantasan korupsi hingga ke daerah.

"Jika anggota DPRD sebagai representasi rakyat bisa menyumbangkan gaji yang dimiliki, maka rakyat di daerah ini tak perlu lagi mengumpulkan saweran," ujar Roni.

Dia berharap, apa yang dilakukannya bisa diikuti oleh seluruh angota legeslatif di daerah itu, mengingat kinerja KPK menjangkau 524 kabupaten dan kota termasuk di Provinsi Gorontalo. 

"Agar pemberantasan korupsi tidak sekedar dilakukan di tingkat pusat saja, namun KPK bisa menjalankan fungsinya hingga ke daerah, didukung dengan fungsi pengawasan yang dilakukan DPRD terhadap pengelolaan dan pemanfaatan keuangan daerah," ujarnya.

Apalagi Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (APBN) paling besar disalurkan di daerah-daerah, sehingga pengawasan KPK harus mampu menjangkau pengelolaan keuangan negara yang teralokasikan tersebut. Menurut Roni, indikasi korupsi di daerah diduga masih banyak terjadi pada kegiatan "mark up anggaran".

"Gedung baru bagi KPK yang dibangun dari hasil saweran rakyat, sangat menunjang independensi mereka dalam memberantas korupsi tanpa pandang bulu," tukas Roni.

Sumber : Antara

'KPK Terlalu Lebay' ATAUKAH DPR YANG ALAY"

Gedung KPK

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai telah menyalahi prosedur dalam penganggaran gedung barunya. Pelanggaran prosedur itu bahkan disebut sebagai praktik korupsi.

“Ada tata cara untuk mendapatkan anggaran. Kalau prosedur dilanggar itu bagian dari korupsi,” kata pegiat antikorupsi dari Gerakan Bersih Indonesia, Adhie Massardi, dalam diskusi di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (30/6).

Ia juga menilai langkah KPK yang meminta pembangunan gedung baru adalah sesuatu yang berlebihan. Menurut dia, semestinya KPK menunjukkan kinerja yang baik terlebih dulu sebelum meminta tambahan fasilitas.

“KPK terlalu lebay. Tunjukkan dulu kinerja maksimal dengan menuntaskan kasus-kasus besar. Jangan hanya kasus-kasus kelas teri yang ditindak,” tuturnya.

Menurut dia, sah-sah saja KPK mengeluh dan meminta dukungan masyarakat. Tapi alangkah baiknya jika keluhan itu ditunjukkan ketika terbentur pada hal-hal teknis dalam penindakkan kasus-kasus korupsi besar.

“Akan lebih baik KPK meminta dukungan pada rakyat ketika menghadapi kekuatan besar yang menghalangi pengungkapan korupsi. Jangan malah cengeng karena fasilitas,” tandasnya. 

Sumber : http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/12/06/30/m6f61e-kpk-terlalu-lebay