Kisah Ikhwanul Muslimin (IV) Skak Mat

Puluhan ribu pengunjuk rasa pendukung Ikhwanul Muslimin berkumpul menentang rezim militer di Tahrir Square, Kairo, Jum'at (22/06)..

(Uckit-Sang-Pencerah) ,Setelah pasti menjadi presiden pilihan rakyat, barulah Mursi mengeluarkan pernyataan ofensif. Jumat , 29 Juli, sehari sebelum pelantikannya di MK, Mursi mendatangi massa di Tahrir Square. Di sana, dia dilantik secara simbolis sebagai presiden. “Tidak ada institusi yang boleh berada di atas rakyat,” tandas Mursi, mengkritik SCAF. 

Pernyataan itu dipertajam dalam pidatonya di Universitas Kairo, sehari berikutnya. Pa da acara yang juga dihadiri Ketua SCAF, Marsekal Hussein Tantawi, itu, Mursi mengingatkan militer agar menghormati keinginan rakyat, serta mengisyaratkan militer agar kembali ke barak. "Militer harus kembali ke peran dasarnya, mempertahankan bangsa dan perbatasan," kata Presiden Mursi. 

Tapi, yang paling menyengat dari pidato di Universitas Kairo, adalah janji Mursi untuk memulihkan parlemen yang telah dibubarkan oleh SCAF. Dan, janji itu dibuktikannya sepekan kemudian. Ahad, 8 Juli, Mursi mengeluarkan dekrit pemulihan parlemen. “Mursi kepada tentara: Skakmat”, demikian headline di harian Al-Watan. Media lainnya menulis Mursi mengalahkan militer. 

Serangan balik Mursi itu, membuat SCAF dan MK kebakaran jenggot. Mereka buru-buru menggelar rapat darurat, serta menyampaikan pernyataan bahwa dekrit presiden tersebut inkonstitusional. Tapi, Selasa, 10 Juli, parlemen yang sudah dibubarkan kembali bersidang. Sehingga, secara faktual, kini ada dua pihak yang memegang kekuasan legislatif, yaitu parlemen dan SCAF.  “Konfrontasi pertama ini”, tulis harian Al Akhbar, “menjadi akhir bulan madu singkat [Mursi] dengan SCAF yang dipimpin Marsekal Hussein Tantawi.”

Sumber :  http://www.republika.co.id/berita/internasional/timur-tengah/12/07/16/m7980t-kisah-ikhwanul-muslimin-iv-skak-mat

Israel Diduga Serobot Dua Sumur Gas Mesir

Pipa Gas Mesir-Israel

(Uckit-Sang-Pencerah), KAIRO-- Geolog Mesir Khaled Odeh mengatakan, Israel telah mengambil alih dua sumur gas alam yang terletak di perairan teritorial Mesir. Odeh mengatakan, sumur yang diambil tersebut terletak di Laut Mediterania antara Mesir dan Siprus.

Odeh mengatakan, Israel mengambil keuntungan dari kelambanan pejabat Mesir. Israel mulai melakukan operasi pengeboran di daerah tersebut pada April 2012. Padahal Odeh mengatakan, sumur tersebut merupakan ladang gas yang mengandung cadangan gas senilai 100 miliar dolar.

Salah satu sumur berada 19 kilometer dari utara Mesir, Damietta dan sekitar 235 kilometer dari barat Haifa di wilayah Palestina yang diduduki. Sementara satu sumur lain berada di 114 kilometer dari sebelah utara kota Damietta dan sekitar 237 kilometer dari pantai Palestina.

Isu pasokan gas oleh Mesir ke Israel selalu menjadi topik perdebatan. Dimana Mesir memandang Israel sebagai musuh, dan menentang kerjasama dengan Israel.

Menurut kesepakatan Mesir menandatangani kesepakatan ekspor dengan Tel Aviv senilai 2,5 juta dolar, pada 2005. Israel menerima sekitar 40 persen dari pasokan gas dari Mesir dengan harga sangat rendah.

Hubungan Kairo dan Tel Aviv memburuk sejak revolusi tahun lalu di Mesir. Revolusi menggulingkan diktator Husni Mubarak, yang selama ini merupakan sekutu lama dan setia Israel.

Sumber: Press TV

Clinton Datang, Beginilah Tindakan Tokoh Terkemuka Mesir

Menlu AS Hillary Clinton

Uckit-Sang-Pencerah, Sejumlah tokoh terkemuka Mesir mengecam kunjungan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Hillary Clinton ke Kairo dan menolak bertemu.

Fars News melaporkan, Georgit Qulaini mantan anggota parlemen Mesir, Emad Gad anggota parlemen dan Wakil Direktur Pusat Riset al-Ahram, Michael Munir Ketua Lembaga Kristen Koptik AS, serta Nagib Savires seorang pengusaha terkemuka Mesir, menolak bertemu dengan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Hillary Clinton di Kairo.

Mereka mengecam kunjungan Clinton ke Mesir dan menilai pertemuan Clinton dengan Ikhwanul Muslimin kemudian kelompok Salafi, dan niatnya untuk bertemu dengan kaum Kristen Koptik, sebagai upaya pemecah belahan Mesir.

Para tokoh Mesir itu dalam sebuah pernyataan bersama menyatakan bahwa mengingat rakyat Mesir menentang kunjungan Clinton, maka mereka juga menolak bertemu dengan Clinton.

Sumber: IRIB/IRNA

Ekonomi Mesir Goyah, Ini Dia Iming-iming AS

Menteri Luar Negeri AS, Hillary Rodham Clinton.

(U-S-P) Menteri Luar Negeri Amerika Hillary Clinton menawari kedua pimpinan sipil dan militer Mesir, bantuan Amerika bagi ekonomi Mesir yang goyah tanpa menyatakan secara terbuka keberpihakannya dalam perebutan kekuasaan yang sedang berlangsung antara kedua pihak. 

Seorang pejabat Departemen Luar Negeri Amerika mengatakan Clinton membahas usul bantuan Amerika dalam pertemuan dengan panglima militer Mesir Jenderal Mohamed Hussein Tantawi di Kairo.

Menurut pejabat itu, Tantawi memberitahu Clinton bahwa menghidupkan kembali ekonomi Mesir merupakan prioritas negara itu. Clinton mengungkapkan rincian janji bantuan Amerika hari Sabtu, sewaktu berbicara dengan Presiden Mohamed Morsi yang mulai menjabat bulan lalu.

Koresponden VOA Scott Stearns, yang menyertai perjalanan Clinton, mengatakan, pengurangan utang merupakan bagian penting dari paket bantuan Amerika.

Rencana bantuan Amerika itu mencakup dana 60 juta dolar bagi usaha kecil dan menengah Mesir serta 250 juta dolar bagi sektor swasta. Stearns mengatakan Mesir harus merundingkan syarat-syarat mengenai paket bantuan pengurangan utang yang lebih luas dengan Amerika, tetapi proses itu tidak dapat dimulai sebelum Morsi membentuk kabinetnya

Pejabat Departemen Luar Negeri Amerika itu mengatakan, Clinton juga mendesak Tantawi agar melindungi hak seluruh rakyat Mesir, termasuk perempuan dan kelompok-kelompok minoritas, sementara para pemimpin militer dan Presiden Morsi berupaya menyelesaikan perselisihan mengenai transisi politik Mesir.

Dewan militer yang dipimpin Tantawi menyerahkan kepemimpinan Mesir kepada Mursi setelah ia menang dalam pemilihan presiden bebas pertama di negara itu dalam pemilu yang diawasi militer. Tetapi beberapa hari sebelum pelantikan Mursi, dewan militer melucuti sebagian besar kewenangan presiden dan membubarkan majelis rendah parlemen yang didominasi sekutu-sekutu Islamisnya. Mursi memerintahkan majelis untuk bersidang kembali sebagai pembangkangan terhadap militer.

Perebutan kekuasaan telah menempatkan Amerika dalam posisi pelik dengan Mesir, sekutu lamanya yang puluhan tahun diperintah tokoh-tokoh militer yang menindas gerakan oposisi.

Sewaktu berbicara hari Sabtu, Clinton mendesak militer Mesir agar kembali ke peran keamanan nasional. Tetapi ia juga menyatakan rakyat Mesir-lah, bukannya Amerika, yang menentukan pembangunan demokrasi mereka melalui dialog dan kompromi.

Sumber: voaindonesia

Mursi, Sang Pencerah untuk Rakyat Palestina

Mohammed Mursi, presiden baru Mesi

(U-S-P), Ahmed Al Dairi menatap cemas layar televisi di satu rumah sakit yang ada di Jalur Gaza.

Jantung lelaki berusia 27 tahun itu berdegup kencang. Istrinya yang berada di ruang sebelah sedang berjuang antara hidup dan mati untuk melahirkan anaknya. Sedangkan televisi menayangkan pengumuman pemilu di Mesir.

Keduanya sama-sama penting bagi dirinya. Ini semua tentang masa depannya dan jutaan rakyat Palestina yang merindukan kemerdekaan. Kemenangan Dr Mohamed Mursi, calon presiden dari Ikhwanul Muslimin membawa membawa secercah harapan.

Tak heran, lelaki yang baru lulus kuliah jurnalistik di Gaza itu menamakan anaknya yang baru lahir dengan nama Presiden Mesir itu, Mohamed Mursi. Rakyat Palestina mencintai dan juga menghormati sosok presiden baru Mesir itu.

"Istri dan saya sepakat menamai bayi kami yang baru lahir dengan nama Mohamed Moursi untuk merayakan kemenangannya. Dan kemenangan Partai Kebebasan dan Keadilan itu mewakili Ikhwanul Muslimin," ujar Dairi seperti diungkapkannya kepada situs Al Mishry Al Yaum.

Ketua Komisi Tinggi Pemilihan Presiden Mesir, Farouk Soltan pada Ahad (24/6) mengumumkan Mohamad Mursi sebagai pemenang pemilu.

Mursi meraup 13,2 juta suara. Sedangkan lawannya, Ahmad Shafik hanya mengantongi 12,2 juta suara. Mursi dan Shafik bertarung dalam pemilihan tahap kedua pada 16 dan 17 Juni setelah meraih suara terbanyak dalam Pilpres tahap pertama pada 23 dan 24 Mei.

Ikhwanul Muslimin yang sebelumnya merupakan organisasi terlarang, akhirnya meraih kekuasaan tertinggi di Mesir setelah berjuang selama 84 tahun

Sementara di Gaza, Gerakan Perlawanan Islam (HAMAS) menyambut gembira kemenangan Mursi. HAMAS menyatakan bahwa kemenangan Mohamed Moursi akan meningkatkan dukungan pada perlawanan terhadap pendudukan Yahudi.

HAMAS yang didirikan pada 1980-an, merupakan cabang Ikhwanul Muslimin. HAMAS mengusir pasukan yang setia kepada Presiden Palestina Mahmoud Abbas serta menguasai Jalur Gaza pada 2007.

"Kemenangan Mursi mendorong program yang menolak pendudukan dan setiap kerja sama serta normalisasi dengan pendudukan," kata pemimpin HAMAS, Mahmoud Zahar

Sumber : Antara

Insya Allah, Tak Lama Lagi Palestina Merdeka

Perdana Menteri Palestina Ismail Haniyeh memegang bendera Palestina dan Mesir dengan latar belakang poster presiden Mesir terpilih Muhammad Mursi di Gaza, Palestina.

(U-S-P) , Tak berlebihan bila disebutkan kehadiran Mohammed Mursi sebagai presiden baru Mesir menjadi kabar baik dan harapan untuk rakyat Palestina.

Penasihat Aqsa Working Group, Yakhsyallah Mansur, mengatakan kemenangan Mursi sangat berkaitan dengan perjuangan kemerdekaan Palestina berdasarkan faktor sejarah. 

"Kalau benar-benar kemenangan ini berasal dari rakyat, maka Insya Allah kemerdekaan Palestina tidak akan lama lagi," ujar Yakhsyallah.

Masyarakat Indonesia, kata Yakhsyallah, akan terus membantu terwujudnya kemerdekaan Palestina. Hubungan antara Indonesia dan Palestina sudah terjalin sejak lama.

Mufti Palestina Syekh Muhammad Amin Al Husaini pada 1944 mendukung kemerdekaan Indonesia, meskipun pada saat itu kemerdekaan belum diproklamirkan.

Syekh Muhammad Amin Al Husaini dalam kapasitasnya sebagai mufti Palestina juga berkenan menyambut kedatangan delegasi "Panitia Pusat Kemerdekaan Indonesia" dan memberi dukungan penuh.

Oleh karena itu, Indonesia akan memprakarsai Konferensi Pembebasan Palestina di Bandung pada 4-5 Juli mendatang.

Yakhsyallah menjelaskan konferensi tersebut merupakan bentuk dukungan masyarakat Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina karena satu-satunya negara peserta Konferensi Asia Afrika (KAA) yang belum merdeka. "Perjuangan yang dilakukan bersih dari politik. Ini semata gerakan kemanusian, karena apa yang dilakukan oleh Israel tidak manusiawi," katanya.

Dukungan yang diberikan tidak melalui jalan seperti berperang. Namun, bisa melalui berbagai cara, misalnya, kerja sama pendidikan dan budaya.

"Kami telah melakukan kerja sama dengan perguruan tinggi. Ada dua tenaga pengajar Palestina yang mengajar di tempat kami, dan ada juga mahasiswa Indonesia yang belajar di Palestina," kata Yakhsyallah menambahkan.

Duta Besar Palestina untuk Indonesia Fariz Mehdawi mengatakan bahwa apa yang terjadi di negaranya adalah jelas-jelas pendudukan oleh Israel.

Mehdawi mengatakan Palestina sudah mempunyai pemerintahan sendiri, parlemen, universitas, dan rakyat. "Saya sangat yakin, kemerdekaan itu semakin dekat dan dalam waktu dekat, rakyat Palestina akan merayakan kemerdekaannya," kata Dubes Mehdawi.

Merupakan hal yang wajar, kata Mehdawi, jika sebuah perjuangan untuk kemerdekaan memerlukan waktu. Layaknya Indonesia yang berjuang lebih dari 300 tahun untuk kemerdekaan.

"Apa yang kami inginkan saat ini, adalah bebas dari pendudukan militer, agar generasi muda bisa ke sekolah dan beribadah dengan tenang ke Masjid Al Aqsa," kata Mehdawi.

Dia juga berpendapat, masyarakat Palestina memerlukan dukungan dari rakyat Indonesia. Tidak dengan memberikan bantuan, namun dengan menggerakkan perekonomian di negara itu.

"Berbicara itu penting, tapi yang lebih penting adalah aksi nyata. Misalnya dengan datang ke Palestina untuk berwisata, maka hotel, restoran, dan kehidupan ekonomi di sana akan terus menggeliat," ujar Mehdawi.

Palestina adalah satu-satunya dari 106 negara anggota yang hadir dalam Konferensi Asia Afrika di Bandung pada 1955 yang belum merdeka.

Pada tahun lalu, Palestina meraih kemenangan diplomatik pertama dalam perjuangan memperoleh pengakuan sebagai negara pada saat komite pelaksana UNESCO mendukung usahanya untuk menjadi anggota.

Pengakuan itu menjadi angin segar bagi rakyat Palestina, yang merindukan kemerdekaan sejak kependudukan Israel lebih dari 40 tahun yang lalu.

 Sumber : Antara