KOMPAS/RIZA FATHONIPresiden Susilo Bambang Yudhoyono
JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan keprihatinan dan kekecewaannya atas kegagalan Pertemuan Tingkat Menteri ASEAN di Phnom Penh, Kamboja, 12 Juli 2012, dalam mengeluarkan joint communique atau pernyataan bersama. Kegagalan yang terjadi pertama kalinya sepanjang sejarah ASEAN ditenggarai ketegangan antara Filipina dan China terkait masalah Laut China Selatan.
Hal ini menarik perhatian komunitas internasional. Ada persepsi bahwa ASEAN telah terpecah dan tidak bersalah. "Terkait hal ini, saya tidak setuju. ASEAN tidak pecah. Tidak ada disunity di ASEAN meski ada masalah yang harus diselesaikan," kata Presiden di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (16/7/2012).
Menurut Presiden, serumit apa pun masalah yang dihadapi, ASEAN selalu mencapai suatu titik temu atau konsensus. Hal ini telah menjadi tradisi dan budaya politik ASEAN.
Presiden Yudhoyono mengakui bahwa ada banyak pandangan terkait permasalahan Laut China Selatan. Ada pihak yang menyatakan bahwa masalah tersebut tak perlu disinggung, tetapi ada pula pihak lain yang berpendapat bahwa hal tersebut perlu di bahas secara mendalam.
Terkait menegangnya hubungan China-Filipina terkait isu Laut China Selatan, Indonesia berpendapat, hal tersebut perlu dirumuskan dengan baik. Jangan ada kesan saling menyalahkan. Sebaliknya, isu tersebut perlu dikelola dengan baik dan perspektif yang jernih. Semangatnya adalah menjaga stabilitas di kawasan.
Indonesia juga mendorong agar para menteri luar negeri ASEAN melakukan konsultasi, komunikasi dan lobi untuk membicarakan isu ini. Terlebih, pada November 2012, ada pertemuan tingkat puncak ASEAN dihadiri para kepala negara. Selain itu, para pemimpin negara Asia Timur juga akan hadir. Dipastikan, isu Laut China Selatan kembali diangkat.
"Ingat, ketika kita berbicara ASEAN plus, ASEAN berada pada posisi yang sentral. Sentralitas ASEAN menjadi sangat penting. Kita harus punya posisi yang kokoh, kuat, dan jernih," kata Presiden. Presiden juga menyatakan, ASEAN dibawah kepemimpinan Kamboja dapat menyelesaikan isu Laut China Selatan
.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar